Mataram, Jejakdata.com – Ambisi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menuntaskan pembangunan gedung baru DPRD NTB tepat waktu pada 2027 dipastikan kandas. Pemotongan alokasi dana secara signifikan di tingkat pusat memaksa pengerjaan fisik bangunan senilai ratusan miliar rupiah tersebut dialihkan menggunakan sistem pengerjaan bertahap.
Keterbatasan cadangan dana ini diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi. Ia menyebutkan bahwa pencairan anggaran dari pusat terhambat akibat penurunan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum secara nasional.
“Alokasi belanja Kementerian PU untuk 2027 terkoreksi cukup dalam, dari yang sebelumnya menembus Rp118 triliun kini tersisa di kisaran Rp97 triliun,” terang Mori saat dijumpai di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu (12/8/2026).
Situasi makin pelik lantaran porsi anggaran reguler Kementerian PU tergerus oleh kebutuhan penanganan darurat. Dari total belanja Rp97 triliun tersebut, sekitar Rp10,7 triliun di antaranya telah dipatok khusus untuk percepatan pemulihan daerah pascabencana.
Dampak keterbatasan fiskal ini berimbas langsung pada alokasi proyek markas baru legislator NTB. Dari rancangan awal yang mematok kebutuhan anggaran Rp250 miliar, Kementerian PU diperkirakan hanya sanggup mengucurkan dana kurang dari Rp100 miliar pada tahap awal pengerjaan tahun 2027.
“Opsi paling masuk akal adalah membagi tahapan konstruksi. Kucuran awal 2027 di bawah Rp100 miliar, sisanya disuntikkan kembali pada 2028,” jelas legislator asal NTB tersebut.
Menyikapi sempitnya kucuran dana APBN, Mori menyarankan Pemprov NTB mengambil alih pembiayaan komponen pendukung gedung. Kebutuhan fasilitas interior dan penyediaan sarana operasional yang ditaksir menyedot Rp38 miliar hingga Rp40 miliar diusulkan untuk ditutup sepenuhnya melalui APBD NTB.
Menurutnya, kementerian mensyaratkan skema cost sharing atau dana pendamping dari pemerintah daerah agar pengerjaan infrastruktur publik tidak berhenti di tengah jalan.
Dengan kondisi pembiayaan saat ini, jadwal pengoperasian gedung baru wakil rakyat tersebut sangat bergantung pada kesiapan anggaran daerah:
Jika Pemprov NTB mampu menyediakan dana pendamping lewat APBD tepat waktu, seluruh bangunan fisik beserta fasilitas pendukungnya dapat diresmikan paling cepat pada akhir 2028. Dan jika daerah gagal menyetor dana pendamping, proses penyelesaian dipastikan molor hingga 2029.
“Jika APBD siap menopang, akhir 2028 gedung sudah bisa beroperasi penuh. Namun jika tidak, pemanfaatannya mau tidak mau bergeser ke 2029 dan baru bisa dinikmati oleh wakil rakyat periode mendatang,” pungkas Mori.(JD09)
