Kejati NTB Tantang Adu Data, PH IJU Tegas: Ini Bukan Soal Data, Konstruksi Kasusnya yang Keliru

- Jurnalis

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH, Penasihat hukum tersangka Indra Jaya Usman (IJU).

Foto: Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH, Penasihat hukum tersangka Indra Jaya Usman (IJU).

Jejakdata.com | Mataram 9 Desember 2025 – Pernyataan Kejaksaan Tinggi NTB yang menyatakan siap adu data dalam menghadapi praperadilan justru kembali memantik kritik tajam dari penasihat hukum tersangka dana siluman DPRD NTB, Indra Jaya Usman (IJU).

Menurut Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH, persoalan utama dalam perkara ini bukan soal kekuatan data, melainkan konstruksi perkara yang sejak awal cacat, sesat, dan menyesatkan.

“Silakan dia punya data, malah bagus. Kalau nanti dibuka di persidangan, bisa kebongkar dan malu sendiri. Masalahnya bukan data, tapi cara berpikir membangun kasusnya sudah keliru,” ujar Irpan.

Irpan kembali menyoal status uang Rp2 miliar yang dijadikan barang bukti utama perkara gratifikasi. Ia mempertanyakan secara terbuka, uang itu berasal dari siapa sebenarnya?

“Kalau diklaim dari tiga tersangka, pernahkah diuji? Ada pemeriksaan sidik jari di uang itu? Kalau benar uang mereka, pasti pernah dipegang. Jangan-jangan itu dari pihak lain,” sindirnya.

Baca Juga :  Career Week UNRAM 2025: Ribuan Mahasiswa Rebut Peluang Kerja Global

Ketika muncul isu keterlibatan pihak swasta, Irpan menegaskan jaksa tidak bisa membangun perkara berdasarkan asumsi.

“Swasta yang mana? Jangan kejar yang masih jadi hayalan. Kejar yang nyata dulu. Jangan yang dikeliru malah dibenarkan,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan prinsip dasar perkara gratifikasi, barang bukti utama adalah uang, dan jika uang itu dijadikan barang bukti kejahatan, maka orang yang mengembalikan uang tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab pidana.

“Kalau 15 orang yang mengembalikan uang itu, konsekuensinya tangkap mereka. Masa pembawa barang bukti dibiarkan, sementara orang lain ditangkap? Itu dari mana logikanya?” tegas Irpan.

Di akhir wawancara, Irpan menantang Kejati NTB untuk bersikap jujur dan adil dalam menentukan arah perkara.

“Pilihannya cuma dua, kalau dianggap itikad baik, tutup perkara ini semuanya. Tapi kalau mau lanjut, tangkap semua. Jangan setengah-setengah. Kalau tidak, itu namanya publik sedang digoblokkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Dijuluki "Singa Udayana", Muhammad Aminurllah Bungkam Setelah Diperiksa Oleh Kejati Terkait Pokir Siluman

Kasus ini berkaitan dengan penyidikan yang menjerat tiga tersangka awal Saudara Indra Jaya Umran Putra, M. Nasibh Ikroman dan Hamdan Kasim. Ketiganya merupakan Anggota DPRD NTB Periode 2024 – 2029.

Ketiganya diduga memiliki hubungan erat dengan skema gratifikasi yang kini menyeret puluhan anggota dewan.

Jika seluruh rangkaian temuan penyidik terbukti, kasus ini berpotensi menjadi skandal politik terbesar dalam satu dekade terakhir di NTB. DPRD sebagai lembaga pengawas justru diduga ikut menikmati aliran dana tidak sah.

Dengan pemanggilan lebih dari puluhan anggota dewan, publik mulai menaruh curiga bahwa jaringan ini jauh lebih besar dari dugaan awal.

Jejakdata.com akan terus mengikuti perkembangan terbaru termasuk potensi tersangka baru dari kalangan legislatif, eksekutif dan pihak eksternal

Pantau terus hanya di Jejakdata.com, tajam, berani, tanpa tedeng aling-aling. (JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang
Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana
DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI
Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya
MPR Terima Surat Prabowo, Nasib Kursi Wapres Pengganti Gibran Segera Dibahas dalam Rapat Gabungan
BEMNUS Deklarasikan Dukungan untuk Dasco sebagai Wapres, Soroti Kapasitas Politik dan Kenegarawanan
ITK Kritik Kebijakan Gubernur NTB Terkait Lahan HGU: Ingatkan Putusan MA dan Batas Kewenangan
Berita ini 211 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:45 WIB

Visi Indonesia Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Negara Tak Boleh Merampas Hak Warga Secara Sewenang-wenang

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Tok! UU Perampasan Aset Sah, Hasil Kejahatan Kini Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

DPD GASMEN Banten Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden RI

Rabu, 18 November 2026 - 14:23 WIB

Dua Jenderal Dipecat dalam Skandal Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Segera Disidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 13:41 WIB

Kajian Politik: Sufmi Dasco Dinilai Paling Rasional Isi Kursi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Berita Terbaru