Lombok Tengah, Jejakdata – Sabtu, 20 Desember 2025. Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Hotel Raja Mandalika, Lombok Tengah, pada 13 Desember 2025, dinilai tidak memenuhi kuorum dan menuai penolakan dari sejumlah organisasi kepemudaan.
Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat secara tegas menolak hasil Musda KNPI Lombok Tengah tersebut. PW SEMMI NTB menilai pelaksanaan Musda cacat secara prosedural dan bertentangan dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Ketua PW SEMMI NTB menyampaikan bahwa Musda tetap dipaksakan berjalan meskipun jumlah OKP dan DPK KNPI yang hadir tidak mencapai kuorum yang disyaratkan. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip demokrasi dan legitimasi forum musyawarah.
“Musda KNPI Lombok Tengah yang dilaksanakan di Hotel Raja Mandalika jelas tidak memenuhi kuorum. Namun panitia dan pimpinan sidang tetap melanjutkan agenda hingga menghasilkan keputusan. Ini kami anggap cacat prosedural dan tidak sah,” tegasnya.
PW SEMMI NTB juga menilai bahwa proses verifikasi peserta Musda tidak dilakukan secara transparan. Beberapa OKP yang memiliki hak suara disebut tidak diakomodir, sementara pihak yang tidak memiliki mandat justru diikutsertakan dalam forum.
Musda tidak ada keputusan tetap sidang
Presidium sidang penetapan ketua KNPI dinyatakan tidak sah karena tidak dari unsur pimpinan sidang awal.
Atas dasar tersebut, PW SEMMI NTB menolak seluruh hasil Musda, termasuk keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan, dan meminta DPD KNPI Provinsi NTB untuk tidak mengesahkan hasil Musda tersebut.
Selain itu, PW SEMMI NTB mendesak agar Musda KNPI Lombok Tengah diulang serta menggugat DPP KNPI versi Ali Hanafiah karena berani menetapkan Daud Ajhari sebagai ketua KNPI NTB 2025 yang tidak memenuhi syarat aturan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi, menjunjung tinggi asas demokrasi, keterbukaan, serta keadilan bagi seluruh elemen kepemudaan.
“Kami berharap KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda tidak justru menjadi ajang kepentingan kelompok tertentu. Musda ulang adalah solusi terbaik demi menjaga marwah organisasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia Musda KNPI Lombok Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan dan tudingan cacat prosedural tersebut. (JD09)
