Lombok Tengah, Lombok Fokus – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Tengah memberikan catatan penting terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah.
Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang digelar kemarin, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Baiq Fatmah, menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai revisi angka, melainkan harus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perubahan APBD jangan hanya sekadar revisi atau perubahan angka-angka, tapi manifestasi tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Baiq Fatmah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemda Lombok Tengah atas penyampaian Ranperda tersebut. Menurutnya, kebijakan perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus menjawab dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang terus berubah di tingkat nasional maupun lokal.
Fatmah menekankan agar arah kebijakan perubahan APBD 2025 tetap selaras dengan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2025–2029, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Dorong Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Fraksi Demokrat juga mengapresiasi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp438,89 miliar menjadi Rp489,42 miliar, khususnya dari sektor pajak daerah dan penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Namun, Fatmah mengingatkan agar optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi, bukan dengan menambah beban rakyat kecil.
“Kami mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil, tetapi melalui inovasi, digitalisasi pajak, dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, serta UMKM,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya kebijakan belanja daerah yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan diberikan terhadap alokasi anggaran bagi Universal Health Coverage (UHC), iuran BPJS bagi perangkat desa, serta operasional sekolah dan PAUD.
“Kami berharap Pemda memastikan tidak ada warga miskin yang terhambat akses pendidikannya atau terabaikan dalam pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Untuk sektor pembangunan fisik, Demokrat mendorong agar fokus anggaran tidak hanya terpusat di kawasan strategis seperti KEK Mandalika, melainkan juga menyentuh desa-desa dan wilayah pinggiran. Pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian nilai sosial, budaya, serta lingkungan hidup.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Demokrat berharap perubahan APBD 2025 benar-benar menjadi momentum pembenahan dan penguatan fondasi pembangunan yang berpihak pada rakyat.
