Bicara Mendunia, Jalan Menderita: HMI Cabang Bima Kritik Arah Pembangunan NTB

- Jurnalis

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dharmawan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima.(JD09)

Foto: Dharmawan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima.(JD09)

Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, menilai klaim dan narasi kemajuan daerah tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak di beberapa titik vital, seperti ruas Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi, dan Rabokodo, terutama pada jalur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Juga :  Gelombang Petisi di Car Free Day Udayana, KEPAK NTB Dorong Hakim Tipikor Panggil Gubernur NTB

“Gubernur jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” ujar Dharmawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).

Dharmawan menyoroti ketimpangan yang dirasakan masyarakat di Pulau Sumbawa. Ia menekankan bahwa tuntutan perbaikan infrastruktur ini merupakan upaya menagih keadilan agar hasil pembangunan NTB dapat terdistribusi secara merata dan tidak melupakan wilayah timur provinsi.

Baca Juga :  Kecanduan Judi Online Tak Kenal Tempat: Tiga Remaja SMP di Mataram Nekat Bermain Slot di Atas Sepeda Motor

Selain masalah akses jalan, HMI Cabang Bima juga menyoroti penanganan pascabencana banjir yang melanda kawasan Wera–Ambalawi pada Februari 2025. Menurut catatan mereka, sudah sekitar 575 hari berlalu sejak bencana terjadi, namun pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi warga terdampak dinilai belum menunjukkan kepastian penyelesaian yang konkrit.

HMI mendesak Pemprov NTB segera mengambil langkah nyata ketimbang memberikan retorika. Masyarakat, tegas Dharmawan, membutuhkan jembatan yang aman, jalan yang layak, serta terbukanya akses ekonomi yang nyata.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Permainan Proyek Sumur Bor Rp 40 Miliar di Dompu, BWS NTB Didesak Buka RAB
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, KAMMI Nilai Konsisten Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan
Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran: 75% Publik Tertekan Kebijakan, Mayoritas Ahli Nilai Kepemimpinan Belum Memadai
Marak Blokade Jalan di Bima-Dompu, GAKADA BIDOM Tekankan Pentingnya Polmas Humanis
Badko HMI Bali Nusra Desak Evaluasi dan Pencabutan Izin Travel Umrah Bermasalah di NTB
Dituding Menipu Jamaah Umroh di Media Sosial, Direktur PT Indah Haromain Anugrah Laporkan Dua Akun Facebook ke Polda NTB
KSBSI NTB Desak Ponpes Imam Safi’i Bima Bayar Pesangon Guru Berdasarkan Putusan MA
Pucuk Pimpinan Polda Bergeser: Dadang ke Metro, Dekananto ke Jatim, Wakapolda Metro Naik ke Kursi Kapolda
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:06 WIB

Dugaan Permainan Proyek Sumur Bor Rp 40 Miliar di Dompu, BWS NTB Didesak Buka RAB

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:35 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, KAMMI Nilai Konsisten Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran: 75% Publik Tertekan Kebijakan, Mayoritas Ahli Nilai Kepemimpinan Belum Memadai

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Marak Blokade Jalan di Bima-Dompu, GAKADA BIDOM Tekankan Pentingnya Polmas Humanis

Kamis, 8 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Badko HMI Bali Nusra Desak Evaluasi dan Pencabutan Izin Travel Umrah Bermasalah di NTB

Berita Terbaru