Jejakdata.com | Jakarta, 26 Agustus 2026 — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta maaf setelah pernyataannya mengenai kemungkinan perubahan politik yang bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029 memicu spekulasi di tengah publik, terutama karena pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum ketika ia duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Budi Arie mengatakan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadinya dan tidak mewakili sikap Projo maupun pihak lain. Ia juga menegaskan tidak ada kaitan antara analisis yang disampaikannya dengan Jokowi.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam rekaman video klarifikasi pada Rabu (26/8).
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah potongan video Budi Arie beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029.
Dalam video itu, Budi Arie berbicara mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang menurutnya menunjukkan sejumlah anomali. Ia kemudian mengaitkannya dengan pengalaman sejarah menjelang Reformasi 1998.
Budi Arie menyinggung Pemilu 1997 yang kemudian diikuti Pemilu 1999 sebagai contoh bahwa perubahan politik dapat berlangsung lebih cepat ketika terjadi gejolak sosial dan ekonomi.
“Patahan sejarah” menjadi salah satu istilah yang kemudian paling banyak disorot dari pernyataan tersebut. Ia juga menyebut adanya kemungkinan dinamika politik yang bergerak lebih cepat dari skenario konvensional menuju 2029.
Namun, setelah pernyataannya menimbulkan berbagai tafsir, Budi Arie memilih memberikan klarifikasi.
Ia menyatakan seluruh analisis yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan pandangan pribadi.
“Ini adalah pernyataan dan analisa pribadi saya sendiri,” kata Budi Arie.
Ia juga secara khusus membantah adanya hubungan antara pernyataan tersebut dengan Jokowi.
“Tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo,” ujarnya.
Budi Arie juga menyatakan siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataannya.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” katanya.
Ia kemudian mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan nasional di tengah munculnya berbagai spekulasi politik.
Polemik tersebut muncul ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berjalan menuju Pemilu 2029, sehingga pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan jadwal atau percepatan agenda politik nasional menjadi sensitif.
Sementara itu, dari Partai Gerindra, Wakil Sekretaris Jenderal Kawendra Lukistian menanggapi pernyataan Budi Arie dengan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berdiri berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Bagi Budi Arie, kontroversi tersebut kini telah dijawab melalui klarifikasi. Namun, video yang memperlihatkan dirinya berbicara mengenai kemungkinan “patahan sejarah” dan percepatan dinamika politik sebelum 2029 telah lebih dulu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana seorang pimpinan organisasi politik membaca arah politik nasional.
Budi Arie menegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut bukan pesan politik dari Jokowi, bukan sikap resmi Projo, dan bukan pernyataan yang mewakili pihak lain, melainkan analisis pribadinya. (JD13)
