Jejakdata.com | Kota Bima 24 November 2025 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Bima terkait dugaan penimbunan pasir ilegal di Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao, berubah panas dan penuh tanda tanya. Dua instansi teknis yang dianggap memiliki data kunci, DLHK Kota Bima dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR justru tidak menghadiri pemanggilan resmi, memicu spekulasi publik soal dugaan adanya upaya menghindar dari pertanggungjawaban.
RDP yang berlangsung di Aula Banggar DPRD pukul 13.00 WITA itu dihadiri aktivis lingkungan, perwakilan SEMMI NTB serta awak media lokal Bima yang ikut memonitor jalannya forum.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Syukrin (Fraksi Demokrat), secara tegas menyebut keberadaan tumpukan pasir tersebut ilegal karena bertentangan dengan tata ruang (RT/RW).
“Analisis klarifikasi sebelumnya dari DLH bertentangan dengan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 serta PP 22 Tahun 2021, sehingga penjelasan resmi dari dinas terkait wajib diberikan,” tegas Syukrin saat membuka forum.
Absennya dua dinas tersebut membuat forum resmi menyepakati bahwa RDP akan dilanjutkan pada Jumat, 28 November 2025 dengan agenda pemanggilan ulang pejabat teknis.
Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menilai ketidakhadiran DLHK dan PUPR sebagai sinyal buruk.
“Kami menduga ada upaya melindungi aktivitas penimbunan pasir ilegal dengan klarifikasi yang tidak sesuai UU Minerba,” kritik Rizal.
Menurutnya, praktik ini bukan hanya melanggar tata kelola ruang, tetapi juga berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan dan preseden hukum yang buruk.
SEMMI NTB mendesak transparansi, penegakan aturan, dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pengusaha tertentu.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih (PAN), dalam forum tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kontrol publik dan langkah SEMMI NTB. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan tanpa kompromi.
“Kami tidak boleh membiarkan praktik yang mengabaikan tata kelola ruang dan regulasi lingkungan,” tegasnya.
RDP lanjutan pada 28 November mendatang diyakini menjadi momen penentu arah penegakan hukum dalam kasus ini. Publik kini menunggu, Apakah DLHK dan PUPR berani hadir, Siapa yang sesungguhnya berada di balik aktivitas penimbunan pasir ilegal dan Apakah hukum ditegakkan atau justru dikaburkan?
Jejakdata.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan pembaruan berbasis data, bukan sekadar narasi pengalihan. (JD27)
