Website Resmi Pemerintah di NTB Diretas, Jadi Etalase Iklan Obat Aborsi Ilegal

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram, jejakdata.com/ – Sejumlah portal resmi pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga kuat diretas. Situs yang seharusnya memuat informasi pelayanan publik, justru berubah menjadi etalase iklan obat penggugur kandungan ilegal dengan merek Misoprostol, Cytotec, hingga Mifepristone. Temuan ini memicu kekhawatiran serius terkait keamanan siber di lingkup pemerintahan daerah.

Pantauan Lombok Fokus, peretasan terjadi di sedikitnya empat kabupaten: Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa.

Lombok Utara: Artikel Promosi Obat Aborsi Dipasang di Portal PPDB

Kasus paling mencolok terjadi di portal PPDB Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Lombok Utara. Situs yang seharusnya hanya berisi informasi pendaftaran siswa baru itu, menampilkan artikel dengan judul:

“Pilihan Obat Penggugur Kandungan Misoprostol Miso Aborsi Cytotec Bergaransi”

Artikel itu diposting pada 19 Juli 2025 pukul 04:51 dengan alamat tautan:
https://ppdb.disdikbudpora.lombokutarakab.go.id/berita/pilihan-obat-penggugur-kandungan-misoprostol-miso-aborsi-cytotec-bergaransi

Lebih mencurigakan, dalam artikel tersebut tertera nomor WhatsApp aktif dengan tautan langsung menuju aplikasi, memudahkan transaksi bagi calon “pembeli”.

Lombok Timur: Artikel Lama Muncul dengan Konten Ilegal

Di portal resmi Lombok Timur, ditemukan artikel serupa di laman kesehatan:
https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-13-kesehatan.html

Baca Juga :  Dewan Khawatir Limbah MBG Jadi Masalah Lingkungan Baru

Artikel berjudul “Kesehatan” itu berisi daftar “7 obat aborsi” lengkap dengan deskripsi khasiat dan cara penggunaan. Yang lebih janggal, postingan tersebut tercatat dibuat oleh admin sejak 06 Agustus 2019—menunjukkan kemungkinan peretasan sudah berlangsung lama tanpa deteksi.

Lombok Barat: “Panduan Pil Aborsi” di Portal Resmi

Peretasan juga menyasar portal resmi Pemkab Lombok Barat. Artikel dengan judul “Pil Aborsi Mifepristone: Cara Kerja, Dosis, dan Efek Sampingnya” dipublikasikan oleh akun bernama kotakulobar pada 5 September 2025.

https://kotaku.lombokbaratkab.go.id/menu/pil-aborsi/

Konten itu tidak hanya mengiklankan, tetapi juga mengulas detail cara kerja obat penggugur kandungan, dosis, hingga keunggulannya, seolah-olah portal resmi pemerintah menjadi media edukasi ilegal.

Sumbawa: Portal Dinas Perhubungan Jadi Sasaran

Kasus serupa terjadi di portal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Sebuah postingan berjudul:

“Jual Obat Aborsi Cytotec SUMATERA (ASLI) 082325790141 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan Di SUMATERA”

Artikel itu dipublikasikan pada Kamis, 02 Oktober 2025 oleh akun bernama naonaowira melalui alamat:
https://dishub.sumbawakab.go.id/index.php/pengaduan/id/16390/jual-obat-aborsi-cytotec-sumatera—asli—082325790141-klinik-jual-obat-penggugur-kandungan-di-sumatera.html

Baca Juga :  Ahmad Sukro Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Periode 2025–2030

Investigasi: Dugaan Serangan Sistematis

Dari penelusuran awal, pola peretasan terlihat serupa: penyusupan ke akses admin portal untuk memasang artikel iklan. Dugaan kuat peretas memanfaatkan celah keamanan di CMS (Content Management System) yang digunakan sebagian besar portal pemerintah daerah.

Fenomena ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan siber di lingkup Pemda NTB. Portal pemerintah yang seharusnya menjadi sumber informasi resmi, justru dimanipulasi untuk kepentingan ilegal dan berbahaya.

Ancaman Serius: Pelanggaran Hukum dan Citra Pemerintah

Konten yang dimuat bukan hanya ilegal, tetapi juga berpotensi melanggar:

  1. UU ITE terkait distribusi konten ilegal.
  2. UU Kesehatan terkait promosi dan penjualan obat terlarang.
  3. Peraturan Pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, publik menilai peretasan ini sebagai pukulan telak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keamanan layanan digital pemerintah daerah.

Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, ketika dikonfirmasi Lombok Fokus, hanya memberikan jawaban singkat:

“Tidak ada koordinasi dengan kita, mungkin coba dicek akunnya apa kena masalah supaya segera diperbaiki.” jawabnya via WhatsApp. Jumat, (3/10/25).

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka, Sita Rp9 Miliar dalam OTT, Apa Sebenarnya Kasusnya?
Bupati Lombok Barat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Bungkam Saat Digiring Penyidik
Dari Bos Perumda Air Minum ke Kursi Bupati, Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK, Berapa Hartanya?
KPK Konfirmasi OTT Bupati Lombok Barat
OTT KPK Guncang Lombok Barat, Lima Orang Diamankan, Malam Ini Dibawa ke Jakarta
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Lombok Barat dan Kepala Dinas PUPRPKP
Lamban Memburu Buron Sabu Setengah Kilo, Polda NTB Didesak Ambil Alih Kasus DPO Firdaus
Falsafah Budaya Jadi Kompas Moral, Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok Resmi Dilantik
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:40 WIB

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka, Sita Rp9 Miliar dalam OTT, Apa Sebenarnya Kasusnya?

Senin, 20 Juli 2026 - 23:30 WIB

Bupati Lombok Barat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Bungkam Saat Digiring Penyidik

Senin, 20 Juli 2026 - 17:49 WIB

Dari Bos Perumda Air Minum ke Kursi Bupati, Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK, Berapa Hartanya?

Senin, 20 Juli 2026 - 16:37 WIB

KPK Konfirmasi OTT Bupati Lombok Barat

Senin, 20 Juli 2026 - 14:50 WIB

OTT KPK Guncang Lombok Barat, Lima Orang Diamankan, Malam Ini Dibawa ke Jakarta

Berita Terbaru

Foto : Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini

Berita

KPK Konfirmasi OTT Bupati Lombok Barat

Senin, 20 Jul 2026 - 16:37 WIB