Jejakdata, Mataram- 28 November 2025. Jum,at malam, suasana jalan langko tak seperti biasa, sambaran petir, hujan deras disertai angin kencang, seakan pertanda alam tidak ridho kepada para penghuni lembaga penegak hukum di Nusa Tenggara Barat.
Kondisi demikian tidak menyurutkan semangat anak-anak muda dan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum (IMPERIUM), berdiri tenda kecil tempat mereka berteduh ditengah derasnya hujan dan cahaya lilin menembus ruang gelap gedung Kejaksaan Tinggi, seakan membakar jiwa jahat penegak hukum yang tebang pilih, menyasar dan menindas yang lemah mengangkat dan dilindungi yang beruang.
Aksi Jilid 9, gerakan mereka menyisakan pertanyaan besar yang belum dijawab aparat penegak hukum, kemana perginya 15 nama yang disebut-sebut ikut menikmati aliran dana Pokir? Mengapa hingga kini hanya tiga orang yang dijerat, padahal pola dugaan korupsi yang terungkap menunjukkan indikasi keterlibatan lebih luas?
Di lapangan, aksi tersebut jauh dari sekadar demonstrasi biasa.
Ia berubah menjadi panggung pembongkaran dugaan praktik kotor yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik publik.
Ketua DPD IMPERIUM NTB, Muhammad Ramadhan, menyebut bahwa Kejaksaan Tinggi NTB diduga menyimpan daftar nama yang belum disentuh, meski indikasi keterlibatan mereka telah lama beredar.
“Tiga orang sudah ditangkap. Artinya pola, jalur, dan modus sudah diketahui. Lalu kenapa 15 nama lain seperti hilang dari radar penyidik? Ada apa? Siapa yang menahan proses ini?” seru Ramadhan.
Penetapan tersangka terhadap Acip, Hamdan Kasim, dan IJU hanya dianggap permukaan dari gunung es. Bagi IMPERIUM NTB, langkah Kejati itu bahkan justru membuka celah besar, jika tiga terlibat, mustahil mereka bergerak sendiri dalam skema dugaan penyelewengan dana Pokir yang diduga rapi dan berlapis.
Jejak investigasi lapangan yang dihimpun mahasiswa memperlihatkan pola yang sama. Banyak proposal, titik proyek, dan alur anggaran Pokir yang tidak mungkin diatur oleh satu-dua tangan saja. IMPERIUM NTB menuding adanya struktur yang lebih besar, yang hingga kini belum tersentuh.
“Masyarakat bukan bodoh. Modus berjamaah itu jelas. Kalau Kejati berhenti pada tiga nama, publik patut bertanya, siapa yang sedang dilindungi?” kata Ramadhan.
IMPERIUM NTB juga mempertanyakan lambannya progres penanganan kasus ini, yang mereka nilai membuka ruang bagi intervensi politik di balik layar. Menurut mereka, pola perlindungan semacam ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan menunjukkan adanya tarikan kepentingan besar di tubuh DPRD NTB.
“Pokir itu uang rakyat, bukan kas gelap elite. Setiap rupiah yang hilang adalah hak publik yang dirampas. Kalau 15 nama itu benar ikut menikmati, kenapa belum dijerat?” tegasnya.
Aksi Jilid 9 menandai pergeseran, dari sekadar protes menjadi tekanan investigatif publik. IMPERIUM NTB berjanji untuk membuka setiap celah, menelisik setiap jejak, dan mendesak Kejati NTB untuk tidak berhenti pada permukaan kasus.
Mereka menutup aksi kemah keadilan dengan ultimatum, “Ini belum selesai. Kami akan kembali dengan data lebih kuat jika Kejati tetap diam. Tidak ada yang kebal hukum.”(JD09)
