Mataram, Jejakdata.com – Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan, Lombok Utara, selama sepekan terakhir mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD NTB, Suharto.
Politikus NasDem itu menilai pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang. Menurutnya, penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dikelola PT Tiara Cipta Nirwana bersama PDAM Amerta Dayan Gunung membutuhkan biaya operasional tinggi.
“Selama menggunakan SWRO mahal jatuhnya. Karena butuh energi listrik dan membran,” kata Suharto di Mataram, Jumat (11/9/2026).
Suharto mendorong pemerintah mengkaji pembangunan pipa bawah laut dari daratan Lombok Utara menuju kawasan 3 Gili. Ia menilai sistem tersebut berpotensi lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.
“PLN saja bisa memasang kabel bawah laut, kenapa pipa air tidak bisa?” ujarnya.
Menurut Suharto, pemerintah dapat menggandeng PDAM, BUMD, investor, dan pemerintah pusat untuk merealisasikan pipanisasi tersebut.
Ia juga menyoroti gangguan pasokan air yang terjadi ketika suplai SWRO dihentikan. Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah hotel sempat terganggu operasionalnya karena pasokan air tidak mencukupi.
Suharto menyebut tarif air SWRO yang diterimanya mencapai sekitar Rp20 ribu per meter kubik. Karena itu, ia meminta pemerintah membandingkan biaya SWRO dengan pembangunan dan pengoperasian pipa bawah laut.
“Kalau biaya SWRO tinggi, otomatis harga air yang dibayar masyarakat dan pengusaha juga tinggi. Pemerintah harus hadir,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah segera membuat feasibility study untuk menguji kelayakan pipanisasi dari daratan Lombok Utara.
Selain persoalan biaya, Suharto meminta aspek lingkungan turut dikaji, termasuk dampak pengambilan air secara terus-menerus di kawasan pulau kecil.
“Tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan SWRO. Pemerintah harus mencari solusi yang murah, aman dan berkelanjutan,” pungkasnya. (JD09)
