Jakarta, Jejakdata.com – Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mendapat perhatian dari berbagai kalangan civil society
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, S.H., M.H., mengapresiasi keputusan DPR RI tersebut. Menurutnya, kehadiran regulasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Saya mengapresiasi DPR RI dan pemerintah atas persetujuan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum Indonesia. Undang-undang ini memberi ruang bagi Negara tidak cukup hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat,” kata Rusdiansyah dalam pernyataan persnya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Rusdiansyah, salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).
Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi negara untuk mengajukan permohonan perampasan aset melalui proses peradilan dalam kondisi tertentu, meskipun belum terdapat putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku tindak pidana.
Meski demikian, Rusdiansyah menegaskan bahwa NCB tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan negara untuk mengambil alih harta seseorang tanpa pemeriksaan dan putusan pengadilan.
“Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku bukan berarti perampasan tanpa proses hukum. Justru legitimasi mekanisme ini terletak pada adanya pemeriksaan pengadilan, kewajiban pembuktian, kesempatan mengajukan keberatan serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, prinsip tersebut sejalan dengan sejumlah ketentuan dalam undang-undang pengaturan Perampasan Aset yang telah di sahkan DPR RI yang menjadi bahan telaahnya.
Pasal 2 menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pelindungan hak asasi manusia, proporsionalitas dan akuntabilitas.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui atau keberadaannya tidak diketahui.
Ketentuan tersebut juga menetapkan batas minimum nilai aset sebesar Rp. 1 miliar.
“Artinya, mekanisme NCB bukanlah instrumen yang dapat digunakan secara bebas terhadap setiap orang atau setiap aset. Ada kondisi hukum dan batas nilai yang harus dipenuhi. Ini penting agar kewenangan negara tidak melampaui batas yang diberikan undang-undang,” kata Rusdiansyah.
Ia juga menyoroti mekanisme pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan. Dalam naskah yang ditelaah, Pasal 18 mensyaratkan izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan pemblokiran, sedangkan Pasal 21 mengatur bahwa penyitaan dilakukan setelah memperoleh izin pengadilan.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pengendalian kewenangan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Pasal 30 memberikan kesempatan kepada setiap orang yang merasa dirugikan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset. Keberatan dapat diajukan dengan alasan bahwa aset tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana atau diperoleh secara sah dan beriktikad baik.
Bahkan, keberatan tersebut dapat disertai permintaan ganti kerugian.
Rusdiansyah menilai perlindungan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam implementasi undang-undang.
“Jangan sampai orang yang memperoleh harta secara sah justru kehilangan haknya akibat kesalahan penilaian, kekeliruan identifikasi atau penyalahgunaan kewenangan. Pemberantasan korupsi harus tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus adil terhadap warga negara yang tidak bersalah,” tegasnya.
Ia kemudian menggarisbawahi aspek pembuktian dalam persidangan. Pasal 36 mengatur bahwa Jaksa Pengacara Negara wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.
Adapun Pasal 37 memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan kepemilikan aset secara sah atau bahwa aset tersebut bukan merupakan aset tindak pidana.
Menurut Rusdiansyah, pengaturan pembuktian tersebut harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional. Hakim harus memastikan setiap alat bukti autentik dan diperoleh secara tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39.
“Negara harus membuktikan dasar permohonan perampasan asetnya. Di sisi lain, pihak yang mengajukan keberatan juga diberikan kesempatan membuktikan haknya. Hakim menjadi pihak yang menentukan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan prasangka atau tekanan opini publik,” ujarnya.
Selain proses perampasan, Rusdiansyah mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset yang telah dirampas negara. Menurutnya, aset hasil tindak pidana tidak boleh berhenti sebagai barang sitaan atau sekadar angka dalam laporan penegakan hukum. Aset tersebut harus dikelola secara profesional agar manfaat ekonominya benar-benar dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
Ia menyoroti pengaturan pengelolaan aset dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 pada naskah yang ditelaah, yang mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang atau tanpa lelang, pemanfaatan dan pengembalian aset.
Sementara itu, Pasal 61 dan Pasal 62 mengatur pembentukan badan pengawasan oleh Presiden dengan lima orang anggota. Badan tersebut memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset, memastikan transparansi dan akuntabilitas, menerima laporan masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
“Jangan sampai keberhasilan merampas aset justru melahirkan persoalan baru dalam pengelolaannya. Aset yang sudah menjadi objek putusan pengadilan harus memiliki rekam jejak administrasi, penilaian dan pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Pengawasan tidak boleh sekadar formalitas,” katanya.
Rusdiansyah menegaskan, lembaga pengelola maupun badan pengawas harus menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Pengawasan juga perlu memastikan tidak terjadi manipulasi nilai aset, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik korupsi baru dalam pengelolaan barang rampasan.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdiansyah mendorong pemerintah segera menindaklanjuti persetujuan DPR RI dengan memastikan proses pengundangan dan kesiapan seluruh instrumen pelaksanaan undang-undang.
Ia menilai aturan teknis diperlukan agar pelaksanaan perampasan aset tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum maupun lembaga pengelola aset.
“Implementasi undang-undang harus dipersiapkan secara serius. Standar penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, pembuktian, mekanisme keberatan, perlindungan pihak ketiga, hingga pengelolaan aset harus memiliki pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan ahli hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan pelaksanaan.
Menurutnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai aset yang berhasil diambil alih negara.
“Nantinya Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa besar kerugian negara dan masyarakat dapat dipulihkan, seberapa efektif hasil kejahatan dikembalikan kepada pihak yang berhak dan seberapa kuat negara menjamin bahwa proses tersebut berlangsung secara adil,” katanya.
Rusdiansyah menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
Keduanya justru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
“Negara harus kuat menghadapi kejahatan, tetapi kekuatan negara juga harus dibatasi oleh hukum. Jangan sampai atas nama pemberantasan korupsi, negara justru kehilangan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara. Hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat kesewenang-wenangan,” pungkas Rusdiansyah.(JD09)









