Topik Penegakan Hukum

Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Ketika Negara Salah, Mengapa Praduga Tak Bersalah Harus Dipertahankan

Opini | Rabu, 24 Juni 2026 - 10:18 WIB

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:18 WIB

(Seri Ke-4 Dari Topik Pembatasan kekuasaan negara, akses terhadap keadilan, peran advokat, praduga tak bersalah, hak pembelaan dan kualitas negara hukum Indonesia) Oleh :…

Penulis sekaligus praktisi hukum, Rusdiansyah, S.H., M.H., menekankan pentingnya mempertahankan asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan hak warga negara dari potensi kekeliruan kekuasaan

Opini

Advokat Bukan Pembela Kejahatan, Melainkan Penjaga Negara Hukum

Opini | Selasa, 23 Juni 2026 - 10:32 WIB

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:32 WIB

(Seri Ke-3 Dari Topik Pembatasan kekuasaan negara, akses terhadap keadilan, peran advokat, praduga tak bersalah, hak pembelaan dan kualitas negara hukum Indonesia) Oleh :…

Opini

Jangan Hadapi Penyidik Sendirian, KUHAP Baru dan Upaya Menjinakkan Kekuasaan Negara

Opini | Minggu, 21 Juni 2026 - 23:02 WIB

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:02 WIB

(Seri Ke-1 Dari Topik Pembatasan kekuasaan negara, akses terhadap keadilan, peran advokat, praduga tak bersalah, hak pembelaan dan kualitas negara hukum Indonesia) Oleh :…

Foto: Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) NTB saat menyampaikan laporan dugaan penyimpangan proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi BBWS NT I senilai Rp54 miliar ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Rabu (3/6/2026). (JD27).

Daerah

AMPI NTB Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek BBWS NT I ke Kejati NTB

Daerah | Hukum & Kriminal | Rabu, 3 Juni 2026 - 15:29 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:29 WIB

Mataram, Jejakdata.com – Rabu 3 Juni 2026. Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek…

Foto: Pengurus FPP-NTB berdialog dengan jajaran Disperindag Provinsi NTB dalam audiensi terkait dugaan aktivitas usaha tanpa izin oleh CV Kecubung di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Jumat (22/5/2026).

Daerah

CV Kecubung Diduga Beroperasi Tanpa Izin di Sape, FPP-NTB Desak Penindakan

Daerah | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:45 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:45 WIB

Mataram, Jejakdata.com – 22 Mei 2026. Front Pemuda Progresif Nusa Tenggara Barat (FPP-NTB) mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi NTB segera mengusut dugaan…

Foto: Sejumlah aktivis dari Kasta NTB dan PASAK Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram, Kamis (2/4/2026). Mereka mendesak Kejati NTB segera mengusut tuntas dugaan korupsi aliran dana siluman yang diduga melibatkan 13 anggota DPRD NTB serta pihak terkait lainnya.(JD27)

Berita

Kasta NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak Desak Kejati NTB Periksa 13 Anggota DPRD, Tim Transisi, dan Kepala BPKAD Terkait Dana Siluman

Berita | Daerah | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Politik | Kamis, 2 April 2026 - 15:17 WIB

Kamis, 2 April 2026 - 15:17 WIB

Mataram, Jejakdata.com – Kamis, 2 April 2026. Gabungan aktivis dari Kasta NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak (PASAK) Indonesia secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada…

Berita

Pejabat Eselon IV Kejari Dompu Resmi Dilantik

Berita | Daerah | Kamis, 12 Februari 2026 - 00:48 WIB

Kamis, 12 Februari 2026 - 00:48 WIB

Dompu, Jejakdata – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan pejabat Eselon IV pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 09.00…

Berita

Hanya Tiga Tersangka, LSM Soroti Kasus Dana Siluman DPRD NTB

Berita | Hukum & Kriminal | Politik | Senin, 22 Desember 2025 - 12:50 WIB

Senin, 22 Desember 2025 - 12:50 WIB

Mataram, Jejakdata – Lembaga Studi dan Advokasi (Le-SA) Demarkasi NTB menyoroti penanganan kasus dugaan dana siluman DPRD NTB oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang…