Puskesmas Karang Pule Tindak Lanjuti Laporan Warga, Lakukan Pemantauan Ibu Hamil Berisiko di Pagutan

- Jurnalis

Kamis, 26 Februari 2026 - 23:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bidan Kelurahan Pagutan, Kuratul Aini, A.Md.Keb, sedang berkunjung melihat langsung kondisi Ibu hamil di kediamannya.

Foto: Bidan Kelurahan Pagutan, Kuratul Aini, A.Md.Keb, sedang berkunjung melihat langsung kondisi Ibu hamil di kediamannya.

Mataram, Jejakdata.com – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Karang Pule melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap seorang ibu hamil berisiko di wilayah kerjanya, Rabu (25/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di kediaman Megawati, warga RT 003/RW 000, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasien diketahui tengah hamil besar dan memiliki dua riwayat penyakit penyerta yang memerlukan kontrol berkala serta pemantauan khusus.

Bidan Kelurahan Pagutan, Kuratul Aini, A.Md.Keb, yang akrab disapa Ratu, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kondisi pasien.

“Setelah menerima informasi dari warga mengenai kondisi Ibu Megawati, kami segera melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Bidan Koordinator untuk menentukan langkah penanganan yang tepat,” ungkapnya.

Baca Juga :  GERPOSI Galang Petisi Periksa Gubernur NTB, Publik Pertanyakan Mengapa Kasus Pokir Siluman Hanya Berhenti di DPRD

Koordinasi dilakukan bersama Kepala Puskesmas Karang Pule, dr. Yulia Sari Risnawati, serta Bidan Koordinator Ketut Jepun, S.Keb. Tim kemudian memutuskan untuk melakukan pemantauan intensif guna memastikan kondisi ibu dan janin tetap terpantau dengan baik.

Dr. Yulia Sari Risnawati menegaskan bahwa pelayanan bagi ibu hamil di puskesmas berfokus pada Antenatal Care (ANC) terpadu guna mendeteksi risiko tinggi sejak dini dan memastikan proses persalinan berlangsung aman di fasilitas kesehatan.

“Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang bertujuan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Karena itu, berbagai program seperti kegiatan posyandu rutin terus kami jalankan di seluruh wilayah kerja,” jelasnya.

Baca Juga :  STN Tekankan Peran Organisasi Tani dalam Revisi Perpres Reforma Agraria

Ia menambahkan, komunikasi yang cepat dan efektif antara masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam penanganan kasus berisiko. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi internal agar proses pelayanan berjalan sesuai prosedur dan standar profesional.

Tim Puskesmas Karang Pule Kota Mataram Foto bersama Tim Puskesmas Karang Pule Kota Mataram

Sementara itu, pihak keluarga Megawati menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan pendampingan yang diberikan tim Puskesmas Karang Pule. Rencananya, pasien akan didampingi untuk dirujuk ke rumah sakit di Kota Mataram menggunakan ambulans milik puskesmas guna mendapatkan penanganan lanjutan sesuai kondisi medisnya.

Puskesmas Karang Pule sendiri membawahi lima wilayah kerja kelurahan dan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kota Mataram.(JD09)

Follow WhatsApp Channel jejakdata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur NTB Disarankan Edukasi Diri Sebelum Edukasi Publik
KEPAK NTB Demo Kejati, Desak Usut Aktor Kunci Kasus Gratifikasi DPRD
Bau Anyir Dana Siluman di NTB: Menanti Nyali Jaksa Memanggil Gubernur
Sebar Nomor Telepon Gubernur NTB, Yuni Bourhany Beri Klarifikasi
Eksekusi SPBU di Lombok Utara Tuai Polemik, Komisi III DPR Diminta Turun Tangan
IMBI Mataram Ultimatum Gubernur NTB: Realisasi Tuntutan atau Aksi Lebih Besar
Aksi HMI-MPO: Gubernur NTB Dinilai Gagal Prioritaskan Kebutuhan Rakyat
Dugaan Sertifikat Palsu Guncang PN Mataram: “Singa Peradilan” Tuntut SP3 Dibuka, Ahli Tegaskan Prapradilan Hanya Uji Formal
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 11:55 WIB

Gubernur NTB Disarankan Edukasi Diri Sebelum Edukasi Publik

Rabu, 22 April 2026 - 16:57 WIB

KEPAK NTB Demo Kejati, Desak Usut Aktor Kunci Kasus Gratifikasi DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 15:01 WIB

Bau Anyir Dana Siluman di NTB: Menanti Nyali Jaksa Memanggil Gubernur

Selasa, 21 April 2026 - 08:57 WIB

Sebar Nomor Telepon Gubernur NTB, Yuni Bourhany Beri Klarifikasi

Senin, 20 April 2026 - 20:56 WIB

Eksekusi SPBU di Lombok Utara Tuai Polemik, Komisi III DPR Diminta Turun Tangan

Berita Terbaru