NASIONAL– Menjelang setahun Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober, capaian kinerja kementerian dalam mengeksekusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dievaluasi. Salah satu yang dinilai berhasil mengemban tugas dari Presiden Prabowo sekaligus memainkan peran krusial memastikan segala program kerakyatan terlaksana hingga level daerah adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Analis menilai telah banyak capaian positif yang diraih Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi daerah hingga mengawal program prioritas.
Menurut Analis Politik dari Universitas Syiah Kuala
Aryos Nivada, tugas Kemendagri dalam menjaga inflasi di daerah sudah berada pada jalur yang benar. Laju inflasi yang terjaga di rentang 2,31%-2,65%, ujar Aryos, merupakan kerja Kemendagri yang patut diapresiasi. Angka itu masih dalam target sasaran inflasi.
Kemendagri berperan sebagai komando lintas sektor menjaga inflasi daerah. Peran ini dilakoni Tito Karnavian sebagai Mendagri usai mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo.
“Namun, koordinasi di level daerah masih perlu diperkuat. Masih banyak daerah yang rentan karena lemahnya sistem deteksi dini terhadap fluktuasi harga pangan dan distribusi barang. Kemendagri perlu juga menjadi penggerak data lapangan melalui early warning system harga yang terhubung dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Indonesia,” kata Aryos saat dihubungi wartawan, Rabu (15/10).
Di samping itu, Kemendagri juga dianggap sukses mengawal sederat program kerakyatan, yaitu Makan Bergizi gratis (MBG), program 3 Juta Rumah, program Koperasi Desa Merah Putih, serta rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda.
Langkah Mendagri Tito Karnavian yang menginstruksikan inspektorat daerah turun langsung mengawasi program unggulan Presiden Prabowo, termasuk MBG, bisa menutup celah pelanggaran.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberhasilan menjangkau 14,2 juta siswa merupakan langkah besar. Inspektorat daerah mesti diberdayakan secara aktif untuk mengawasi implementasi MBG. Saya juga menyarankan agar dibentuk Forum UMKM Pangan Lokal supaya suplai bahan makanan tetap stabil dan terpantau,” kata Aryos.
Selain itu, peran sentral Kemendagri di program 3 Juta Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terlihat dalam pembebasan penerbitan izin bangunan (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di program ini, Aryos menyarankan Kemendagri menginstruksikan pemda menyinkronkan tata ruang dengan kebijakan perumahan nasional.
“Agar rumah rakyat terhubung dengan kawasan ekonomi produktif,” kata Aryos.
Aryos juga menyoroti pentingnya peran Kemendagri dalam program rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda. Ke depan, Kemendagri perlu menyentuh tata kelola keuangan daerah serta pendampingan teknis bagi daerah yang lemah dalam perencanaan.
“Saran saya kolaborasi dengan kampus dan asosiasi profesi akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekolah,” ucap Aryos.
Menurut Aryos peran Kemendagri di tahun 2026 akan semakin rumit di tengah tekanan fiskal daerah imbas efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD). Aryos memberi catatan agar kinerja di tahun kedua Kabinet Merah Putih lebih optimal.
Pertama, perkuat koordinasi vertikal dan horizontal antardaerah dan lintas kementerian. Kedua, bangun sistem pengawasan digital terpadu, agar kebijakan pusat bisa terpantau berkala.
“Ketiga, terapkan insentif fiskal berbasis kinerja daerah. Keempat, kembangkan program pelatihan ASN (aparatur sipil negara) daerah agar eksekusi kebijakan berjalan efektif,” kata Aryos.
Menurut Aryos, Kemendagri juga harus fokus pada kemampuan menggerakkan daerah agar selaras dan cepat mengeksekusi arahan presiden.
