![Mahasiswa yang tergabung dalam Koorkom IMM Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat dan Pascasarjana. Aksi ini menyoroti tiga isu utama: pemotongan dana PKKMB, pengelolaan KIP Kuliah, dan status penugasan kembali seorang dosen. [Foto: Dok. Pribadi]](https://jejakdata.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260916-WA0009.jpg)
Mataram, Jejakdata.com – Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram (Koorkom IMM UMMAT) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat pada Selasa, 15 September 2026. Aksi ini memprotes minimnya keterbukaan manajemen kampus dalam menyikapi sejumlah isu strategis, mulai dari pengaktifan kembali dosen bermasalah, pemotongan dana kegiatan mahasiswa, hingga penyaluran KIP Kuliah.
Ketua Koorkom IMM UMMAT, Alief Lam Mim Shad, menilai kebijakan rektorat belakangan ini kerap bertentangan dengan prinsip akuntabilitas tata kelola perguruan tinggi Muhammadiyah.
”Kami datang tidak untuk memicu konflik, melainkan menuntut kejelasan. Kebijakan yang berdampak pada mahasiswa harus berbasis aturan dan dibuka terang-benderang,” kata Alief di sela-sela aksi.
Dosen Nonaktif Mengajar Lagi
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan mahasiswa adalah kembalinya seorang dosen ke ruang kelas pada semester ganjil ini, termasuk di Program Pascasarjana. Padahal, menurut catatannya, dosen tersebut sebelumnya berstatus nonaktif merujuk Surat Keputusan (SK) Rektor.
IMM mencium adanya indikasi ketidakkonsistenan manajemen dalam penegakan aturan internal kampus. Terlebih jika penonaktifan sebelumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik atau kekerasan seksual.
”Jika SK penonaktifan masih berlaku, atas dasar apa dia diberi tugas mengajar lagi? Kalau sudah dicabut, kapan dan bagaimana mekanismenya? Ini yang harus dijawab rektorat,” ujar Alief.
Tanda Tanya Potongan Anggaran PKKMB
Selain persoalan etik staf pengajar, IMM juga menyoroti rencana pemotongan anggaran Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sebesar 30 persen.
Dengan tarif iuran Rp300 ribu per mahasiswa dan asumsi jumlah peserta mencapai 1.600 orang, total dana terhimpun diproyeksikan berkisar Rp480 juta. Pemotongan 30 persen berpotensi memangkas alokasi kegiatan hingga Rp144 juta.
IMM mendesak rektorat membeberkan rincian penggunaan anggaran dan alasan di balik pemangkasan tersebut. Alief menegaskan, pihak panitia pelaksana berhak mendapatkan kejelasan argumentasi di balik pemotongan anggaran itu.(JD88)
